BSKDN Gelar Diskusi Strategis Percepatan Program Gizi Gratis di 3T

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk "Strategi Percepatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)" yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Pelaksana kegiatan, menegaskan urgensi pelaksanaan forum ini dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (policy brief) yang konkret untuk disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri.

Dalam laporan dan arahannya, Dr. TR. Fahsul Falah menyoroti bahwa penyelenggaraan Program MBG di wilayah 3T membutuhkan perlakuan dan strategi khusus yang tidak dapat disamakan dengan daerah non-3T maupun diseragamkan antarwilayah 3T.

Baca Lainnya :

• Ombudsman RI Temukan Dugaan Kluster Mewah dan Celah Keamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong0
• Kepailitan PT Kedap Sayaaq Memanas, Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Pelanggaran Prosedur0
• GSBK Soroti Respons Komisi XI soal Aduan PHK Maybank: Jangan Cuma Drama di Depan Publik0
• Prodia Hadirkan ‘Advanced Lipid Profile’, Pemeriksaan Risiko Kardiovaskular yang Lebih Komprehensif dan Personal0
• Telkom AI Center Aceh Dorong Akademisi Gunakan AI Secara Etis0

"Daerah 3T menghadapi tantangan geografis dan struktural yang kompleks, mulai dari tingginya angka stunting, keterbatasan infrastruktur transportasi, listrik, air bersih, hingga lemahnya rantai pasok logistik yang memicu tingginya harga bahan pangan pokok. Oleh karena itu, BSKDN mendorong penerapan prinsip adaptif—yang responsif terhadap kondisi geografis dan sosial setempat—serta inklusif, yaitu memastikan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat lokal terlibat aktif mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan," ujar Dr. TR. Fahsul Falah.

Lebih lanjut, Dr. TR. Fahsul Falah mengungkapkan bahwa berdasarkan data awal, ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal baru mencapai 10,78% dari jumlah ideal. Kesenjangan ini harus segera ditangani melalui kolaborasi lintas sektor serta pemetaan model layanan adaptif, seperti pemanfaatan SPPG semi-permanen di daerah pegunungan, armada laut khusus untuk wilayah kepulauan, hingga pendekatan berbasis masyarakat adat di daerah pedalaman.

Kegiatan yang dibuka dengan arahan Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, ini menghadirkan jajaran narasumber dan pakar lintas kementerian, lembaga, serta akademisi, antara lain:

- Irhamna – Tenaga Ahli Madya Kedeputian III Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden (KSP);

- Drs. Samsul Widodo, M.A. – Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- Ranto, S.P., M.AP. – Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III, Badan Gizi Nasional (BGN);

- Dr. Bakri Siddiq, S.E., M.Si. – Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);

- Sastrodirjo – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;

- Gatot Tri Laksono, S.Pd., M.Si. – Pakar Pemerintahan dari Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH);

- Ferry Bayu Nirwono – CEO VRITIMES;

- Tias Ade Putra – Chief Executive Officer PT. Agriva Teknologi Nusantara (DESAPEDIA);

- Rifqi Maulana, S.H. – Kepala Bidang Komunikasi Digital, DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

Diskusi aktual ini mengupas berbagai isu krusial, mencakup penguatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah 3T, skema dukungan pembiayaan dan kapasitas fiskal daerah, pemanfaatan BUMDes dan komoditas pangan lokal dalam rantai pasok, hingga strategi komunikasi publik dan pengawasan partisipatif masyarakat.

Seluruh masukan dan gagasan strategis dari para narasumber dirumuskan oleh tim BSKDN Kemendagri sebagai bahan utama penyusunan Policy Brief "Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T" yang akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri guna memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES