Menkop Dukung Langkah KPBS Pangalengan Produksi Susu UHT dan Masuk Ekosistem MBG

BERNUSA.COM,  Pengalengan - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh langkah Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan masuk ke sektor Industri Pengolahan Susu (IPS) memproduksi susu UHT, bukan hanya produk susu pasteurisasi. Sehingga, KPBS Pangalengan bisa memperluas peran dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 "Saya berharap teknologi pasteurisasi disini bisa dikembangkan dengan membangun line pabrik baru untuk memproduksi susu UHT," kata Menkop, saat melakukan kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/12).

Dalam kesempatan yang sama, Menkop juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jayabaya 2 tentang pengadaan susu pasteurisasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Kopdes Merah Putih Margamulya tentang pelatihan koperasi.

Baca Lainnya :

• Sinergi Kemenkop dan Pertamina Launching Percontohan PLTS, Listrik Bagi Koperasi Nelayan Di Pulau Sembur0
• Menkop Lakukan Groundbreaking SPBU Nelayan Dan Gerai Kopdes Merah Putih Tukak Sadai Serentak0
• Menkop Buka Muswil Dekopinwil Kalteng: Perkuat Tata Kelola, Modernisasi Usaha, dan Kopdes Merah Putih0
• Perkuat Ekosistem UMKM, BNI Dianugerahi Kolaborator Entrepreneur Hub 20250
• Menkop: Gerai Kopdes Dapat Jadi Etalase Produk Lokal Dari Program Rocket Youthpreneur0

Menkop meyakinkan produk susu UHT dan pasteurisasi dari KPBS Pangalengan akan dijual di seluruh gerai milik Kopdes Merah Putih seluruh Indonesia. "Untuk keperluan industri UHT ini, saya juga pastikan LPDB Koperasi siap membantu bila KPBS Pangalengan membutuhkan tambahan pembiayaan," ungkap Menkop.

Menkop menambahkan, selama ini industri pengolahan susu di Indonesia mendapatkan bahan bakunya dari impor susu bubuk skim, yang memang diperbolehkan masuk karena ada aturannya. Namun, saat ini, peraturan menteri tersebut sudah tidak ada lagi. 

 "Bila koperasi mampu membangun industri pengolahan susu, maka akan menyerap produk susu dari peternak sapi perah kita. Saya pastikan impor susu bubuk skim akan kita larang, karena itu akan mematikan para peternak sapi perah," kata Menkop.

Bahkan, lanjut Menkop, seharusnya kita terus meningkatkan jumlah populasi sapi perah yang amat dibutuhkan para peternak. "Kita akan dukung program pemerintah untuk menambah populasi sapi perah dan kemudian akan dukung advokasinya untuk menghambat masuknya susu bubuk skim impor," kata Menkop.

Menkop pun mendorong seluruh koperasi peternak sapi perah agar bisa sama dengan perusahaan-perusahaan swasta dengan bisa memproduksi susu bubuk sendiri. "Kita jangan mau kalah bersaing dengan yang punya swasta, agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat," ucap Menkop.

Bila dikaitkan dengan program MBG, maka Menkop berharap keberadaan SPPG di seluruh Indonesia bakal mampu membangun supply chain yang berasal dari koperasi, terutama Kopdes Merah Putih.

 "Bukan hanya susu, tapi juga sayur-sayurannya juga nanti akan disuplai koperasi petani sayur dan lain sebagainya. Jadi, tujuan kita memang membangun ekosistem koperasi untuk mensuplai kebutuhan dari SPPG dalam program MBG," kata Menkop.

Pasalnya, bagi Menkop, kualitas dan sertifikasi susu merupakan fondasi utama penguatan koperasi produsen sapi perah. Dimana susu adalah produk pangan strategis yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. 

 "Oleh karena itu, pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan, serta sertifikasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi di tingkat peternak, pengolahan, hingga distribusi, harus menjadi perhatian utama koperasi," jelas Menkop.

Menkop mengingatkan, peran kolektif koperasi inilah yang menjadi kunci dalam mendukung program MBG. Koperasi produsen susu harus mampu menjadi penyedia susu yang aman, layak konsumsi, terstandar, dan tersertifikasi, dengan sistem distribusi yang tertib dan akuntabel. 

 "Suplai untuk MBG tidak hanya menuntut ketersediaan produk, tetapi juga kesiapan koperasi dalam tata kelola, pencatatan, ketelusuran, dan manajemen rantai pasok. Di sinilah koperasi diuji untuk naik kelas menjadi mitra strategis program nasional," papar Menkop.

Sementara itu, Ketua KPBS Aun Gunawan menjelaskan, koperasi yang sudah berdiri sejak 1969 ini, kini sudah beranggotakan lebih dari 4.500 orang, dengan populasi sapi sebanyak 16 ribu, hingga mampu memproduksi susu 80 ton perhari.

Untuk mendukung produksi dan pemasaran susu segar, KPBS Pangalengan mengoperasikan 28 Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) yang terintegrasi, yang semuanya dikelola melalui sistem berbasis Enterprise Resource Planning (ERP).

Diantara pusat-pusat ini, delapan diantaranya dilengkapi dengan sistem pendingin susu, yang memungkinkan proses lebih efisien. "Mulai dari pengumpulan susu di tingkat peternakan hingga pengiriman ke industri pengolahan susu," kata Aun.

Saat ini, lanjut Aun, KPBS Pangalengan terlibat aktif dalam program MBG dengan memasok susu ke 50 SPPG. "Tapi, susu kita tidak didrop ke SPPG, tapi langsung ke sekolah bersamaan waktu dengan SPPG. Kita siapkan sekitar 700 ribu cup perbulan," ujar Aun.(AS/BN).