Pengamat Sebut Posisi AS dan Israel Terdesak, Iran Pegang Kendali di Selat Hormuz.

JAKARTA– Eskalasi ketegangan di Timur Tengah antara Republik Islam Iran dengan aliansi Amerika Serikat (AS) dan Israel terus menuai perhatian global. Pengamat Politik Timur Tengah, Gugum Awit Ramdhani, menilai bahwa Washington dan Tel Aviv saat ini berada dalam posisi yang sulit untuk melanjutkan konfrontasi militer secara berkepanjangan.

Mengutip analisis dari mantan perwira intelijen AS, Scott Ritter, Gugum menjelaskan bahwa kekuatan Iran saat ini tidak bisa diremehkan, terutama terkait kendali mereka atas jalur logistik energi dunia.

"Secara geopolitik, Iran memegang kartu as di Selat Hormuz. Jika konflik terbuka pecah, dampak ekonominya tidak hanya akan memukul AS, tapi juga mengguncang stabilitas global. Scott Ritter benar ketika mengatakan Washington tidak punya solusi praktis jika jalur tersebut ditutup," ujar Gugum dalam keterangannya, Sabtu (11/04).

Baca Lainnya :

• Ketergantungan Impor Picu Krisis Plastik, Pemerintah Dorong Bioplastik Lokal0
• Langkah Nyata Pemerintah: Koperasi Desa Merah Putih Resmi Beroperasi di Mimika0
• Perang Timur Tengah dan Perebutan Energi Dunia0
• Indonesia Menuju Era Demokrasi Baru: Membaca Regresi Militerisme dengan Data, Teori, dan Fakta Mutakhir.0
• PRSI Kembangkan CNC Serbaguna, Perkuat Industri dan Siapkan Generasi Robotika0

Gugum juga menyoroti kritik terhadap kebijakan luar negeri Donald Trump yang dinilai sering kali mengabaikan realitas militer di lapangan. Menurutnya, serangan darat terhadap Iran merupakan skenario yang sangat dihindari oleh para perwira tinggi militer, meski narasi politik di Washington sering kali bernada agresif.

"Ada jurang pemisah antara retorika politik di Gedung Putih dengan kenyataan taktis. Seperti yang disampaikan analis militer, serangan darat ke wilayah Iran akan menjadi bunuh diri massal bagi pasukan yang dikirim. Iran memiliki topografi dan kesiapan pertahanan yang jauh lebih kompleks dibanding medan perang AS sebelumnya," tambah Gugum.

Selain aspek militer, Gugum Awit Ramdhani juga sepakat dengan pandangan analis David Swanson terkait legalitas tindakan Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa operasi militer tanpa mandat yang jelas merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB.

"Dunia internasional saat ini sedang memperhatikan bagaimana hukum internasional ditegakkan. Desakan agar Kongres AS menghentikan wewenang perang dan memblokir anggaran militer adalah langkah logis untuk mencegah kejahatan perang yang lebih besar," tegasnya.

Menutup keterangannya, Gugum mengingatkan bahwa tanpa diplomasi yang tulus, kawasan Timur Tengah akan terus berada di ambang kehancuran yang tidak hanya merugikan pihak-pihak yang bertikai, tetapi juga tatanan hukum dan ekonomi dunia.