Polemik JAKI: Ketika Kritik DPRD Keras, Tapi Tak Tepat Sasaran

JAKARTA— Polemik dugaan manipulasi respons laporan warga melalui aplikasi JAKI di Kalisari, Pasar Rebo, semestinya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi tata kelola pelayanan publik digital. Namun yang mengemuka justru kritik yang lebih cepat hadir daripada pemahaman atas persoalan itu sendiri.

Pernyataan keras dari Kenneth Hadiyanto langsung mengarah pada Walikota Jakarta Timur. Tanpa mengurai terlebih dahulu bagaimana sistem JAKI bekerja, persoalan yang kompleks disederhanakan menjadi seolah-olah kesalahan satu figur.

Padahal, JAKI bukan sistem yang berdiri di satu tangan. Laporan warga diproses melalui tahapan berlapis: diklasifikasikan, didistribusikan ke organisasi perangkat daerah (OPD), ditindaklanjuti oleh petugas lapangan, lalu diverifikasi melalui dokumentasi sebagai bukti penyelesaian. Rantai proses ini menunjukkan bahwa satu laporan melibatkan banyak aktor, bukan satu pengambil keputusan tunggal.

Baca Lainnya :

• Lebih Hemat, Lebih Sehat: Air PAM Jaya Kurangi Beban Warga0
• Percepatan Jaringan Pipa PAM Jaya Dinilai Tepat0
• Bayang-Bayang Perang Timur Tengah0
• Nuzulul Quran dan Mencari Cahaya Lailatul Qadr.0
• Agung Nugroho: Kritik Tata Kota Jakarta Barat Harus Disertai Solusi Konkret0

Di titik verifikasi inilah persoalan utama muncul. Temuan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran prosedur. Penanganan dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak kelurahan, sementara keputusan diambil secara sepihak oleh petugas lapangan. Lebih jauh, dokumentasi penyelesaian diduga dibuat secara instan dengan bantuan teknologi AI, tanpa mencerminkan kondisi riil di lokasi yang masih bermasalah.

Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan terletak pada disiplin operasional dan lemahnya pengawasan di tingkat pelaksana, bukan semata pada kepemimpinan wilayah.

Langkah korektif telah diambil melalui penelusuran internal dan pemberian sanksi administratif kepada petugas yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian tetap berjalan, meski masih perlu diperkuat agar tidak berulang.

Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai bahwa kegagalan memahami alur sistem membuat kritik menjadi tidak tepat sasaran.

“Dalam sistem seperti JAKI, persoalan utama ada pada proses di belakang layar—dari distribusi laporan hingga verifikasi di lapangan. Tanpa pemahaman itu, kritik hanya menjadi reaksi cepat yang tidak menyentuh akar masalah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa respons politik yang terburu-buru justru berpotensi memperkeruh keadaan.

“Publik tidak membutuhkan pernyataan yang paling keras, melainkan solusi yang paling tepat. Jika kritik tidak berbasis pemahaman sistem, yang muncul hanyalah kebisingan tanpa arah,” lanjutnya.

Polemik ini menunjukkan dua hal sekaligus: adanya celah dalam tata kelola pelayanan publik dan kecenderungan sebagian elite politik merespons isu secara instan tanpa pendalaman.

Jika fungsi pengawasan ingin dijalankan secara serius, maka langkah pertama bukanlah menunjuk siapa yang salah, melainkan memahami bagaimana sistem bekerja. Tanpa itu, kritik hanya akan terdengar keras di permukaan, tetapi kosong di dalam.