Purbaya Dicopot Mendadak, Konflik Fiskal hingga Danantara Diduga Jadi Bara di Balik Keputusan Prabowo

Bernusa.com. JAKARTA — Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026) mengejutkan publik. Keputusan itu dinilai mendadak karena hanya beberapa jam sebelum penggantian, Purbaya masih menjalankan agenda resmi sebagai Menteri Keuangan.

Pada Senin siang, Purbaya masih memimpin rapat kerja bersama Komite VI DPD RI di Senayan. Di tengah rapat, ia disebut menerima telepon darurat dari Istana. Setelah itu, rapat dihentikan sementara dan Purbaya meninggalkan gedung.

Beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo melantik Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menggantikan posisi Purbaya.

Baca Lainnya :

• Penggabungan Badan Geologi-BMKG Diwacanakan Prabowo, Puan Minta Kajian Mendalam0
• Tawaran Pinjaman IMF Ditolak, Prabowo: Indonesia Masih Mampu Bangun Negeri0
• Presiden Prabowo Turun ke Lokasi Karhutla Kubu Raya, Petugas Diberi Arahan0
• Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo Gibran Mencapai 80,4 Persen dalam periode 21 bulan 0
• Roni Rosa: Prabowo Jangan Anggap Enteng Prediksi Gelombang Demonstrasi Agustus 20260

Pergantian yang berlangsung begitu cepat itu memunculkan pertanyaan: apa yang sebenarnya terjadi di balik pencopotan Purbaya?

Sejumlah analisis ekonomi dan kebijakan publik menyoroti sedikitnya empat persoalan yang diduga menjadi latar belakang keputusan tersebut. Salah satunya adalah persoalan koordinasi internal di Kementerian Keuangan.

Center of Economic and Law Studies (Celios), dalam analisis yang dikutip dalam materi tersebut, menilai terdapat persoalan koordinasi internal di tubuh Kementerian Keuangan. Kebijakan penahanan restitusi pajak di berbagai sektor ekonomi disebut turut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha.

Persoalan lain disebut berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai perombakan pejabat eselon II di Kementerian Keuangan. Jika benar, situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan internal yang tidak sekadar menyangkut teknis birokrasi, tetapi juga menyentuh tata kelola dan koordinasi kebijakan fiskal.

Bara lain muncul dari hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Gaya komunikasi Purbaya yang dinilai sebagian kalangan terlalu spontan dan blak-blakan disebut berpotensi memicu gesekan politik.

Salah satu yang paling mencolok adalah polemik Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan Purbaya mengenai urgensi penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai pengelolaan fiskal antara pusat dan daerah.

Di sisi lain, persoalan yang tidak kalah sensitif adalah hubungan antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

Materi analisis tersebut menyebut adanya ketegangan terkait setoran hasil dividen BUMN sebesar Rp120 triliun oleh Danantara kepada pemerintah. Persoalan tersebut bukan semata soal angka, melainkan menyangkut pembagian beban fiskal, hubungan kelembagaan, serta bagaimana pemerintah mengamankan sumber pembiayaan negara.

Di tengah kebutuhan pemerintah membiayai berbagai program prioritas Presiden Prabowo, ruang fiskal menjadi semakin strategis. Pemerintah membutuhkan kemampuan mengamankan penerimaan negara sekaligus menyediakan anggaran bagi program-program besar yang telah dijanjikan.

Dalam konteks itu, pergantian Menteri Keuangan dapat dibaca bukan hanya sebagai rotasi jabatan, melainkan sebagai upaya Presiden mencari figur yang dianggap lebih sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah.

Namun, pencopotan yang berlangsung mendadak juga meninggalkan pertanyaan yang lebih besar.

Apakah Purbaya dicopot karena persoalan koordinasi, benturan kepentingan fiskal, perbedaan strategi dengan Danantara, atau karena Presiden membutuhkan kendali yang lebih kuat atas kebijakan keuangan negara?

Tanpa penjelasan resmi yang komprehensif mengenai alasan pencopotan tersebut, publik hanya bisa membaca rangkaian peristiwa yang terjadi menjelang pergantian.

Yang jelas, pergantian mendadak Menteri Keuangan di tengah pembahasan persoalan fiskal yang sangat sensitif bukan sekadar peristiwa administratif. Ini adalah sinyal bahwa arah pengelolaan keuangan negara sedang memasuki babak baru—dan publik berhak mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi pertimbangannya.