KP-KGS Dukung Aksi Mahasiswa Menuju Indonesia Bangkrut
Soroti Krisis Ekonomi dan Dominasi Oligarki

Bernusa.com. Jakarta – Komite Persiapan Konferensi Gerakan Sosial (KP-KGS) menyatakan dukungannya terhadap gelombang aksi mahasiswa dan kaum muda bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" yang belakangan berlangsung di berbagai daerah. KP-KGS menilai krisis yang tengah dihadapi Indonesia merupakan dampak dari sistem ekonomi-politik yang selama ini lebih menguntungkan oligarki dibanding kepentingan rakyat.

Sunarno dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengatakan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini semakin menekan kehidupan rakyat, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga melemahnya daya beli masyarakat.

"Rakyat saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, serta ancaman PHK massal menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak bisa dipandang sebagai persoalan sementara. Ini adalah konsekuensi dari kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan modal besar dibanding kesejahteraan rakyat," kata Sunarno dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Baca Lainnya :

• PKB Tegaskan Komitmen Kawal Sukses Program Makan Bergizi Gratis0
• Ciomy Konsisten Mendukung Dakwah, Dukung Yuk Ngaji Hadirkan ITTIBA0
• Majlis Dakwah Islamiyah (MDI) Akan Memberikan Dukungan Penuh Kepada Walikota Dr. Syafrin Liputo 0

Menurutnya, kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, seperti meningkatnya bunga kredit perumahan dan kendaraan serta bertambahnya beban dunia usaha.

Sementara itu, Martin dari Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menilai krisis yang terjadi tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari praktik ekonomi-politik oligarkis yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Selama sumber daya negara terus dikuasai oleh segelintir elite ekonomi-politik, maka kebijakan negara akan selalu menjauh dari kepentingan rakyat. Yang kita hadapi hari ini bukan sekadar krisis ekonomi, tetapi juga krisis demokrasi dan krisis representasi politik rakyat," ujar Martin.

KP-KGS juga menyoroti berbagai program pemerintah yang dinilai berpotensi menjadi sarana patronase politik dan memperbesar dominasi oligarki terhadap anggaran negara.

Selain itu, organisasi tersebut menilai ruang demokrasi di Indonesia semakin menyempit. Mereka menyoroti meningkatnya keterlibatan aparat keamanan dalam ruang sipil, maraknya kriminalisasi terhadap aktivis, serta berbagai tindakan represif terhadap gerakan sosial.

Sebagai respons atas situasi tersebut, KP-KGS yang terdiri dari KASBI, KPR, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), dan Serikat Mahasiswa Progresif (Sempro) menyatakan mendukung penuh aksi-aksi mahasiswa dan kaum muda yang tengah berlangsung di berbagai kota.

Dalam pernyataannya, KP-KGS mengajukan sejumlah tuntutan mendesak, di antaranya menurunkan harga BBM, listrik, gas, dan kebutuhan pokok; menghentikan PHK massal; menaikkan upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak; menghentikan program-program yang dinilai menjadi sarana patronase politik; serta menindak tegas korupsi.

Di bidang demokrasi politik, KP-KGS mendesak pemerintah untuk menghentikan militerisasi ruang sipil, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan rakyat, serta mengusut seluruh kasus pelanggaran HAM dan kekerasan aparat.

Adapun dalam bidang ekonomi struktural, KP-KGS menuntut nasionalisasi sektor-sektor strategis di bawah kontrol rakyat, pelaksanaan reforma agraria sejati, penerapan pajak progresif terhadap konglomerat dan korporasi besar, serta pembangunan industri nasional yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.

"Kami mendukung sepenuhnya perjuangan mahasiswa dan kaum muda yang turun ke jalan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Perubahan hanya dapat terwujud melalui gerakan rakyat yang terorganisir dan bersatu," tegas Sunarno dan Martin.