_-_Copy.png){kind=logo}
Terkini
- Di Paris, Prabowo dan Macron Bahas Pertahanan hingga IEU-CEPA
- Pengamat UMKM Soroti Pendampingan Jakpreneur, Minta Evaluasi Kinerja Pendamping di Lapangan
- AHY Tegaskan Politik Perempuan Bukan Formalitas
- Audiensi PB PRSI dengan Kemenpora RI Bahas Dukungan Olimpiade Robotika 2026
- BNI Distribusikan 1.200 Hewan Kurban ke Berbagai Daerah Indonesia
- LPDB Koperasi Gelar Pemotongan Hewan Kurban, Wujud Nyata Kepedulian Sosial
- Isu Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret Tak Terkait Dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- SMP Islam Mentari Indonesia Gelar Pameran Karya Robotik Siswa Bersama PRSI
- GMNI DKI Ajukan Dokumen Amicus Soal UU TNI
- Ketum DPP SKIBER Tegaskan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Layak Dipertahankan
98 Resolution Network: Reformasi Harus Hadirkan Kesejahteraan Rakyat
By Goenk1975
Keterangan Gambar : 98 Resolution Network
Jakarta, 21 Mei 2026 — Kelompok 98 Resolution Network merilis pernyataan politik dalam peringatan 28 tahun Reformasi 1998 dengan tema “Dari Reformasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi”. Dalam agenda tersebut, juru bicara 98 Resolution Network, Eli Salomo Sinaga, menegaskan bahwa reformasi tidak cukup hanya menghadirkan kebebasan politik, tetapi juga harus mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Menurut Eli, selama 28 tahun reformasi Indonesia memang mengalami kemajuan dalam demokrasi politik, seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pelaksanaan pemilu yang lebih terbuka. Namun, mereka menilai demokrasi ekonomi belum berjalan maksimal karena penguasaan sumber daya alam dan kekayaan negara masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Dalam pernyataannya, 98 Resolution Network juga menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini dinilai sejalan dengan amanat Reformasi 1998 dan Pasal 33 UUD 1945 terkait pengelolaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Baca Lainnya :
- 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan0
- Membongkar Ilusi Rakyat Desa Tidak Pakai Dolar di Tengah Kenaikan Nilai Tukar.0
- KPBI Dorong Kedaulatan Ekonomi Nasional Melalui Hilirisasi dan Penguatan Kawasan Selat Malaka0
- JKB Gandeng PSI di DPRD DKI, Dorong Kolaborasi Lawan Intoleransi0
- Kado Istimewa untuk Ojol: Regulasi Baru, Harapan Lama yang Menanti Pengawasan0
Beberapa program yang disorot antara lain pemberantasan korupsi, penyitaan aset hasil korupsi untuk kepentingan rakyat, penertiban kawasan hutan dan lahan ilegal, hingga efisiensi APBN yang diarahkan untuk program-program kesejahteraan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kesempatan itu, Eli Salomo juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam demokrasi. Namun, menurutnya, kritik harus disertai tawaran gagasan alternatif dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat luas.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan eksponen gerakan reformasi yang tergabung dalam 98 Resolution Network, di antaranya Haris Rusly Moti, Wahab Talaohu, Salamuddin Daeng, Michael Umbas, Panel Barus, serta puluhan aktivis dan tokoh lainnya yang ikut menandatangani pernyataan politik tersebut.
Di akhir pernyataan, 98 Resolution Network mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat demokrasi ekonomi demi pemerataan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.
.jpg)
_(1).png)
