Membongkar Ilusi Rakyat Desa Tidak Pakai Dolar di Tengah Kenaikan Nilai Tukar.
Asep Nurdin, Pengurus Pusat Persaudaraan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND).

Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia tetap aman karena “warga desa tidak menggunakan dolar” terdengar sederhana, bahkan sekilas terasa menenangkan. Namun bila ditelaah secara ilmiah dan ekonomi-politik, pernyataan tersebut justru menyimpan ilusi besar tentang bagaimana sistem ekonomi modern bekerja. Sebab dalam kenyataannya, rakyat kecil memang tidak memegang dolar secara langsung, tetapi merekalah yang paling pertama menanggung dampak kenaikan dolar dalam kehidupan sehari-hari.

Di era ekonomi global yang saling terhubung, nilai tukar dolar bukan hanya urusan bank sentral, importir besar, atau pasar keuangan. Dolar telah menjadi semacam “hantu tak terlihat” yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok, biaya produksi, ongkos distribusi, bahkan kemampuan negara membiayai pembangunan. Ketika dolar naik terhadap rupiah, biaya impor ikut meningkat. Masalahnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk banyak sektor strategis, mulai dari bahan bakar, pangan tertentu, obat-obatan, alat kesehatan, bahan baku industri, mesin pertanian, hingga teknologi digital.

Akibatnya, meskipun seorang petani di desa tidak pernah menukar rupiahnya menjadi dolar, harga pupuk yang ia beli bisa naik karena bahan bakunya impor. Nelayan yang tidak punya rekening valas tetap terkena dampak karena solar naik atau suku cadang kapal menjadi mahal. Buruh pabrik ikut tertekan karena perusahaan menghadapi kenaikan biaya produksi akibat pelemahan rupiah. Bahkan pedagang warung kecil di kampung pun merasakan dampaknya ketika harga minyak goreng, gula, atau beras ikut bergerak naik akibat rantai distribusi dan biaya logistik yang terdorong oleh tekanan kurs.

Baca Lainnya :

• Wamenkop: Koperasi Harus Masuk Sektor Produksi hingga Distribusi0
• Kado Istimewa untuk Ojol: Regulasi Baru, Harapan Lama yang Menanti Pengawasan0
• May Day 2026 di Monas: KPBI Dorong Negara Hadirkan Daycare dan Hunian Terintegrasi untuk Buruh0
• Presiden Prabowo dan Menhub Dudy Temui Korban Insiden KA Bekasi Timur0
• Wali Kota New York: $500 juta dihabiskan setiap hari untuk kejahatan terhadap rakyat Iran dan Lebanon0

Di sinilah letak kekeliruan logika “tidak memakai dolar berarti aman dari dolar.” Dalam ilmu ekonomi modern, masyarakat tidak harus menggunakan mata uang asing secara langsung untuk terkena dampaknya. Sistem ekonomi bekerja melalui rantai pasok, struktur impor, utang luar negeri, dan mekanisme harga pasar. Dolar bukan hadir hanya di dompet, tetapi hadir di seluruh struktur biaya ekonomi nasional.

Secara makroekonomi, kenaikan dolar juga meningkatkan tekanan terhadap utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Ketika pembayaran utang dalam denominasi dolar membengkak, ruang fiskal negara menjadi lebih sempit. Akibatnya, anggaran publik yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, subsidi rakyat, atau penciptaan lapangan kerja bisa tersedot untuk menjaga stabilitas keuangan. Dalam situasi seperti ini, kelompok paling rentan tetap masyarakat bawah, karena merekalah yang daya tahannya paling lemah terhadap inflasi.

Lebih jauh lagi, pernyataan tersebut menunjukkan cara pandang yang terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi nasional. Desa hari ini bukan wilayah terisolasi seperti puluhan tahun lalu. Ekonomi desa telah terintegrasi dengan pasar nasional dan global. Harga gabah petani dipengaruhi pasar internasional. Harga pakan ternak dipengaruhi impor jagung dan kedelai. Bahkan harga pulsa internet anak sekolah di kampung ikut dipengaruhi industri teknologi global yang transaksinya berbasis dolar. Dunia telah berubah menjadi jaringan ekonomi raksasa, tempat gejolak di pasar internasional dapat merambat hingga ke warung kopi paling ujung desa.

Karena itu, narasi bahwa Indonesia aman hanya karena rakyat desa tidak memakai dolar lebih tepat dipahami sebagai retorika politik ketimbang penjelasan ekonomi yang ilmiah. Retorika semacam ini memang efektif menciptakan kesan tenang di ruang publik, tetapi berbahaya bila digunakan untuk menutupi persoalan struktural yang sesungguhnya. Sebab stabilitas ekonomi tidak dibangun dengan kalimat penenang, melainkan dengan penguatan produksi nasional, kemandirian pangan dan energi, pengurangan ketergantungan impor, penguatan industri domestik, serta perlindungan daya beli rakyat.

Dalam perspektif ekonomi-politik, krisis nilai tukar hampir selalu menjadi beban paling berat bagi kelas pekerja dan rakyat miskin. Mereka tidak memiliki cadangan aset, tidak punya lindung nilai, dan hidup dari pendapatan harian atau bulanan yang cepat tergerus inflasi. Ironinya, kelompok yang paling sedikit memahami mekanisme dolar justru menjadi kelompok yang paling besar menanggung akibatnya. Seperti hujan bocor di rumah kontrakan: yang paling basah bukan pemilik gedung, tetapi penghuni kamar paling bawah.

Oleh sebab itu, yang dibutuhkan publik bukan sekadar optimisme verbal, melainkan keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan kondisi ekonomi secara jujur dan rasional. Rakyat tidak membutuhkan ilusi ketenangan, tetapi kepastian bahwa negara memiliki strategi nyata menghadapi tekanan global. Karena dalam realitas ekonomi modern, rakyat desa memang tidak memakai dolar, tetapi hidup mereka tetap bisa diguncang oleh setiap kenaikan dolar.