Desil Dipersoalkan, Front Aksi Menggugat Sumsel: Jangan Jadikan Data Tembok Hak Rakyat

Bernusa.com. PALEMBANG — Angka desil kesejahteraan kembali dipersoalkan. Front Aksi Menggugat Sumatera Selatan menilai klasifikasi sosial-ekonomi berisiko menjadi tembok administratif ketika digunakan secara kaku untuk menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan dan perlindungan sosial.

Kritik itu disampaikan dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional pada 24 September 2026. Momentum tersebut sekaligus digunakan untuk mengangkat persoalan lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat dalam rangka Hari Sungai Sedunia.

Front Aksi Menggugat Sumatera Selatan terdiri atas SERBU METAL, SEPESER, KAWALI, REKAN Indonesia Sumatera Selatan, serta elemen rakyat Sumatera Selatan. Mereka menyoroti penggunaan data kesejahteraan yang dinilai belum tentu mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara cepat.

Baca Lainnya :

• Front Aksi Menggugat Gelar Mimbar Bebas, Desil hingga Nasib Petani Jadi Sorotan0
• Kasus Dugaan Keracunan MBG di Jawa Timur, Rekan Indonesia Minta Dapur SPPG Diawasi Ketat0
• Rekan Indonesia Audiensi dengan Lurah Rawa Buaya, Bahas Advokasi dan Layanan Kesehatan Warga0
• Chico Hakim: Rekan Indonesia Perkuat Program Pasukan Putih Jangkau Kelompok Rentan0
• Dari Ruang ICU Hingga Liang Lahat, Rekan Indonesia Jakut Tetap Mendampingi Warga0

Persoalan utamanya bukan pada penggunaan data. Pemerintah membutuhkan data untuk menyusun kebijakan dan menentukan sasaran program. Masalah muncul ketika klasifikasi administratif diperlakukan sebagai gambaran final mengenai kondisi seseorang atau keluarga.

Kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Petani bisa mengalami gagal panen, pedagang kehilangan modal, pekerja kehilangan pekerjaan, dan keluarga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat tiba-tiba menghadapi biaya pengobatan atau pendidikan.

Perubahan semacam itu belum tentu segera tercermin dalam sistem pendataan. Akibatnya, terdapat potensi jarak antara kondisi yang tercatat dalam sistem dan kondisi yang benar-benar dialami masyarakat ketika membutuhkan pelayanan.

Front Aksi Menggugat karena itu mendorong pemerintah menyediakan mekanisme verifikasi kondisi aktual dan koreksi data yang mudah diakses. Sistem perlindungan sosial juga dinilai perlu memiliki ruang untuk merespons kondisi darurat atau perubahan ekonomi yang terjadi setelah proses pendataan.

Bagi kelompok tersebut, kemiskinan tidak cukup dibaca melalui angka dan peringkat kesejahteraan. Data penting sebagai instrumen kebijakan, tetapi tidak semestinya menggantikan penilaian terhadap kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat.

Isu kesejahteraan itu kemudian dikaitkan dengan persoalan lingkungan. Dalam momentum Hari Sungai Sedunia, Front Aksi Menggugat menempatkan sungai sebagai salah satu sumber kehidupan yang berkaitan dengan kebutuhan air, pertanian, irigasi, dan keberlangsungan ekosistem.

Tekanan terhadap sumber daya alam juga dapat berimbas langsung kepada kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan pekerjaan informal. Karena itu, perlindungan sosial dan perlindungan lingkungan dinilai tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari tanggung jawab negara terhadap kehidupan rakyat.

Front Aksi Menggugat Sumatera Selatan meminta pemerintah tidak menjadikan klasifikasi kesejahteraan sebagai satu-satunya pintu untuk menentukan kebutuhan warga. Ketika kondisi sosial-ekonomi berubah, harus tersedia jalan untuk memastikan pelayanan tetap dapat diberikan berdasarkan keadaan nyata.

Aksi pada 24 September 2026 tersebut membawa pesan utama bahwa rakyat bukan angka dan kemiskinan bukan sekadar statistik. Data, menurut Front Aksi Menggugat, seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, bukan menjadi penghalang ketika masyarakat membutuhkan pelayanan negara.

SERBU METAL, SEPESER, KAWALI, REKAN Indonesia Sumatera Selatan, dan elemen rakyat Sumatera Selatan tergabung dalam Front Aksi Menggugat Sumatera Selatan dalam aksi tersebut.