Dulu Anies Dihalangi Naik Panggung, Kini Jokowi Hadapi Persidangan: Kekuasaan Memang Berputar!

Bernusa.com. JAKARTA – Kekuasaan sering kali membuat seseorang merasa berada di atas segalanya. Ketika memiliki jabatan, pengaruh, dan kendali politik, banyak hal terasa mudah dilakukan. Namun, sejarah selalu mengajarkan satu hal: tidak ada kekuasaan yang abadi. Ketika jabatan berakhir, keadaan bisa berubah, dan seseorang harus menghadapi konsekuensi dari perjalanan politiknya.

Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, melihat gambaran itu dalam dua peristiwa yang melibatkan Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi). Dua peristiwa yang terjadi dalam rentang delapan tahun tersebut memperlihatkan kontras menarik tentang bagaimana seseorang menghadapi tekanan ketika berada dalam situasi politik yang berbeda.

Agung mengajak publik mengingat peristiwa 17 Februari 2018, ketika Persija Jakarta menjuarai Piala Presiden. Di tengah kegembiraan pendukung Macan Kemayoran, Anies Baswedan yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta justru mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan.

Baca Lainnya :

• Anies Baswedan Berduka atas Wafatnya Atika Nur Rahmania: Jakarta Kehilangan Sosok Perempuan Hebat0
• Rekan Indonesia Serahkan Kajian Indeks Kesehatan Jakarta Timur kepada Wali Kota Munjirin0
• Jakarta Perluas Program Sekolah Gratis pada 2027, Jakarta Institute: Pendidikan Jangan Terhambat Kemampuan Ekonomi0
• BRI Bersama Pemprov DKI Jakarta Tanam 5.000 Pohon Produktif melalui Program BRI Peduli Grow & Green0
• Pemprov DKI Tebus 2.810 Ijazah Tertahan, Anggaran Tembus Rp 4,67 Miliar0

Ketika hendak naik ke panggung untuk ikut merayakan kemenangan Persija, langkah Anies dihalangi Paspampres. Padahal, sebagai gubernur sekaligus pembina Persija, kehadirannya merupakan hal yang wajar.

"Anies sempat menunjukkan ekspresi keberatan, tetapi kemudian memilih mengendalikan diri dan kembali ke tempat duduknya. Ia tidak membuat keributan. Menurut saya, peristiwa itu menjadi gambaran bagaimana kekuasaan bisa memengaruhi perlakuan terhadap seseorang," ujar Agung.

Empat tahun kemudian, Anies kembali menghadapi situasi yang tidak mudah. Pada 8 September 2022, ia memenuhi panggilan KPK terkait penyelidikan Formula E. Anies datang sendiri tanpa pengerahan pendukung dan menjalani pemeriksaan selama lebih dari delapan jam.

Namun, setelah pemeriksaan selesai, ia keluar dengan wajah tenang dan memberikan keterangan kepada wartawan.

Bagi Agung, sikap tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak harus mengandalkan kekuatan massa untuk menghadapi tekanan. Keberanian dan ketenangan justru terlihat dari kesediaan menghadapi proses hukum secara terbuka.

Agung juga menyinggung informasi mengenai 19 kali gelar perkara dalam penanganan kasus Formula E yang kemudian memunculkan dugaan adanya tekanan agar Anies ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga kini Anies tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Kalau memang tidak ada bukti yang cukup, seseorang tidak boleh dipaksakan menjadi tersangka hanya karena kepentingan politik. Hukum harus berdiri di atas bukti, bukan kehendak kekuasaan," katanya.

Kini, Agung melihat situasi yang berbeda ketika Jokowi hadir dalam persidangan pada 5 November 2026. Mantan Presiden yang selama sepuluh tahun memiliki kekuasaan besar itu kini harus menghadapi berbagai pertanyaan di ruang sidang.

Menurut Agung, situasi politik Jokowi juga tidak lagi sekuat ketika masih menjabat. Polemik terkait persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka serta mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh negara yang menyeret nama mantan Kapolri menjadi persoalan yang ikut membayangi lingkaran kekuasaannya.

Meski demikian, dugaan keterlibatan Jokowi maupun kelompok yang terafiliasi dengannya dalam perkara penyadapan harus tetap dibuktikan melalui proses hukum.

Agung menilai, suasana persidangan tersebut memperlihatkan kontras dengan gambaran Jokowi selama bertahun-tahun sebagai pemimpin dengan pengaruh politik yang sangat kuat.

Ia juga menyoroti kehadiran massa pendukung yang mengiringi Jokowi. Menurutnya, dukungan massa tidak serta-merta menghilangkan tekanan yang harus dihadapi seseorang ketika berhadapan dengan pertanyaan dan proses hukum.

"Di sinilah letak perbedaannya. Anies pernah menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan, tetapi memilih mengendalikan diri dan menghadapi situasi itu tanpa pengerahan massa. Sekarang Jokowi berada dalam situasi yang berbeda. Kita melihat bagaimana seseorang yang pernah sangat berkuasa harus menghadapi kenyataan politik dan hukum setelah tidak lagi memegang jabatan," ujarnya.

Bagi Agung, persoalan ini bukan semata-mata tentang Anies atau Jokowi. Ada pelajaran yang jauh lebih besar bagi siapa pun yang pernah atau sedang memegang kekuasaan.

Jabatan bisa berakhir. Dukungan politik bisa berubah. Orang-orang yang dahulu berada di sekitar kita bisa saja menjauh. Bahkan, mereka yang pernah merasa memiliki kendali atas banyak hal pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

"Kekuasaan itu seperti roda. Hari ini seseorang berada di atas, besok bisa berada di bawah. Karena itu, jangan pernah menggunakan kekuasaan untuk merendahkan, menekan, atau menyingkirkan orang lain. Sebab, ketika kekuasaan berakhir, yang tersisa adalah rekam jejak," tegas Agung.

Ia berharap dua peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi para pemimpin agar tidak silau oleh kekuasaan dan tidak merasa dirinya tidak tersentuh.

"Anies dan Jokowi memperlihatkan dua situasi yang berbeda dalam perjalanan politik. Tetapi pesan akhirnya sama: kekuasaan ada batasnya. Yang baik akan dikenang karena sikap dan perjuangannya, sementara setiap keburukan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ketika kekuasaan sudah tidak ada, yang tersisa justru penyesalan," tutup Agung.