Usulan KPBI Diakomodasi dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan 2026

Bernusa.com. JAKARTA – Usulan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) untuk memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan akhirnya diakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan 2026 yang baru saja disahkan DPR RI.

Penguatan pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu tuntutan yang disampaikan Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.

Dalam kesempatan tersebut, Ilhamsyah menegaskan bahwa perlindungan buruh tidak cukup hanya diwujudkan melalui aturan tertulis. Negara harus memastikan seluruh ketentuan ketenagakerjaan benar-benar dijalankan oleh perusahaan melalui mekanisme pengawasan yang efektif.

Baca Lainnya :

• Pekerja Sektor Jasa Keuangan Siapkan Pembentukan Federasi, Ketum KPBI Beri Dukungan0
• Kementerian PU Bersama PTPP Tangani 31 Titik Longsoran di Sumatera Utara, Progres Lampaui Target0
• Ilhamsyah Buka Suara di Rakernas Jarnasindo: Indonesia Emas 2045 Harus Berpihak pada Rakyat dan Buruh0
• Ilhamsyah: Bapor Tak Boleh Sekadar Jadi Pengawal Aksi, Buruh Harus Bangun Kekuatan Politik0
• 43 Perahu Hias dari Barang Bekas Meriahkan Festival CiLung 2026 di Danau Sunter0

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi pekerja, mulai dari pembayaran upah di bawah ketentuan, praktik pemberangusan serikat pekerja (union busting), hingga kelalaian perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Kami berharap fungsi pengawasan benar-benar bisa efektif untuk memastikan semua aturan bisa dijalankan oleh setiap perusahaan. Tidak boleh lagi ada pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan. Tidak boleh lagi ada union busting. Tidak boleh lagi ada yang lalai terhadap K3," ujar Ilhamsyah di hadapan Presiden Prabowo.

Menurut Ilhamsyah, lemahnya pengawasan berpotensi membuat berbagai ketentuan perlindungan pekerja hanya menjadi dokumen administratif tanpa memberikan perubahan nyata bagi kehidupan buruh.

"Tanpa adanya pengawasan yang kuat, apa yang akan kita hasilkan itu hanya akan menjadi catatan di atas kertas kalau seandainya fungsi pengawasan tidak efektif," tegasnya.

Karena itu, KPBI mengusulkan pembentukan badan khusus yang memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan berbagai aturan ketenagakerjaan. Lembaga tersebut diharapkan menjadi ujung tombak negara dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sekaligus menindak perusahaan yang melanggar ketentuan.

Kini, penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan telah diakomodasi dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan 2026 yang disahkan DPR RI. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kehadiran negara untuk melindungi pekerja.

Namun, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari perjuangan. Implementasi, efektivitas pengawasan, serta keberanian menindak pelanggaran akan menjadi ukuran sejauh mana undang-undang tersebut benar-benar memberikan keadilan bagi buruh.

KPBI mengajak seluruh elemen gerakan buruh untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan UU Perlindungan Ketenagakerjaan agar penguatan pengawasan tidak berhenti sebagai norma hukum, melainkan hadir sebagai perlindungan nyata di tempat kerja.

Pengawasan yang kuat adalah kunci agar hak-hak buruh tidak sekadar dijanjikan, tetapi benar-benar dilaksanakan.