PSI Soroti Perubahan Desil Mendadak yang Bikin Warga Kehilangan Akses Bansos

BERNUSA.COM: Jakarta-Perubahan desil yang terjadi secara tiba-tiba dan ketersediaan subsidi pangan yang tidak konsisten untuk diakses oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah terus mengkhawatirkan warga Jakarta.

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan, mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menjamin akses masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos), terutama bagi mereka yang berhak mendapatkannya.

“Ketika saya turun ke masyarakat, ternyata masih ada banyak warga kita yang belum merdeka dari kemiskinan dan kemelaratan. Ini merupakan sebuah ironi bagi kita yang masih berada dalam semangat perayaan kemerdekaan negeri kita yang ke-81 tahun,” tegasnya.

Baca Lainnya :

• Disegel Tetapi Pembangunan Terus Berjalan, Kevin Wu Desak Usut Lapangan Padel di Aset Pemprov DKI0
• Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo Gibran Mencapai 80,4 Persen dalam periode 21 bulan 0
• PSI Kecam Penghadangan Wartawan saat Liput TPS Liar di Cilincing Jakarta Utara0
• Perang Melawan Narkoba, Polres Garut Sita Sabu, Tembakau Sintetis, dan Ratusan Obat Terlarang0
• 125 Ribu Kunjungan ke Layanan Kesehatan Jiwa Elva Minta Pemprov DKI Lebih Perhatikan Kesehatan Mental0

“Hal itu dikarenakan permasalahan administrasi terkait desil. Di mana seseorang yang sebenarnya miskin dan membutuhkan bantuan malah mengalami desilnya melambung tinggi karena kesalahan administratif, sehingga tidak lagi berhak untuk mendapatkan bansos. Ini merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Demikian, August mendesak agar Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pengecekan ke masyarakat untuk menyesuaikan perubahan-perubahan desil yang terjadi. Bahkan, ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukannya bila diperlukan.

“Terkait desil ini, Pemprov DKI harus mengecek kondisi riil warganya di lapangan. Memang ada beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, tapi bukan berarti solusinya adalah dengan menyapu bersih melalui kenaikan desil yang liar,” sambungnya.

“Perlu dilakukan verifikasi faktual terhadap warga-warga di Jakarta. Kalau ada yang desilnya melambung tinggi, tetapi kondisi hidupnya juga masih belum baik, maka perlu disesuaikan kembali supaya mereka berhak mendapatkan bansos,” jelasnya.

Kemudian, ia juga menyorot permasalahan terkait dengan subsidi pangan. August mengatakan bahwa subsidi pelaksanaan program pangan ini sangat penting di tengah-tengah kesulitan warga untuk mencari nafkah dalam kondisi perekonomian yang sulit.

“Di tengah-tengah kesulitan ini, Pemprov DKI sekurang-kurangnya perlu memastikan kalau masyarakat bisa mengisi perutnya. Maka, program subsidi pangan harus diawasi secara ketat penyalurannya. Pembagiannya perlu merata dan berjalan secara lancar supaya seluruh warga yang berhak mendapatkannya menerima bantuan tersebut,” pungkasnya.