- Menkop Tekankan Koperasi di Luwu Timur Bergerak ke Sektor Produksi Hingga Keuangan
- 12 Tahun Waskita Beton Precast, Menata Fondasi, Meningkat Lebih Tinggi
- Di tengah Kerumunan Solo Run Fest 2026, BRI Eksis Hadirkan Layanan Perbankan
- Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Akan Dioperasikan dengan Tarif Mulai 14 Oktober 2026 Pukul 00:00 WIB
- Tokenized Stocks Tembus US$3 Miliar, Akses Saham AS Makin Diminati Investor Indonesia
- LBFest 2026 Dorong Brand Lokal Karya Entrepreneur Muda BINUS \'Naik Kelas\'
- AI Tidak Cukup untuk Menghapus Kemiskinan Jakarta
- OCBC Syariah dan Rumah Wakaf Salurkan Wakaf untuk Dukung Pendidikan & Keterampilan Siswa di Pelosok Garut
- Musim Hujan Mundur ke Desember, Jadwal Kirim Material Proyek Ikut Bergeser
- Ketua Harian Partai Ummat Dukung Kapolri Dan Test Narkoba Seluruh Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Wakil Rakyat Di Seluruh Indonesia
Tomkur: Optimalkan Belanja Negara untuk Percepat Perputaran Ekonomi Rakyat

Keterangan Gambar : Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan
BERNUSA.COM, Jakarta ,— Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2025. Menurut Tommy yang akrab disapa Tomkur, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat perputaran uang di masyarakat.
“Penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, apalagi bulan depan sudah memasuki akhir tahun. Masih ada waktu untuk memaksimalkan realisasi anggaran agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomkur di Jakarta, pada Rabu (12/11/2025).
Tomkur menilai bahwa belanja negara yang bersifat produktif dan menyentuh langsung kepentingan publik dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan. Sebaliknya, apabila penyerapan anggaran tersendat, maka perputaran ekonomi di tingkat masyarakat berpotensi melambat.
Baca Lainnya :
- Golkar Depok Panaskan Mesin Politik, Farabi: Kami Mitra Kritis, Bukan Oposisi0
- KI DKI Jakarta Ajak Mahasiswa Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik Melalui UU KIP0
Ia mencontohkan, program-program pembangunan yang mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru merupakan bentuk belanja produktif yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Pembangunan yang menciptakan investasi dan lapangan kerja baru akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini harus jadi fokus akhir tahun,” tegasnya.
Langkah ini, lanjut Tomkur, juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (11/11/2025), yang meminta koordinasi lintas kementerian agar penyerapan belanja pemerintah berjalan optimal menjelang tutup tahun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja pemerintah pusat, baik Kementerian/Lembaga (K/L) maupun non-K/L, baru mencapai Rp1.481,7 triliun atau sekitar 55,6% dari total pagu Rp2.663,4 triliun.
“Jika melihat data Kemenkeu, capaian ini masih jauh dari ideal menjelang triwulan terakhir. Pemerintah harus segera menggenjot penyerapan anggaran agar perputaran ekonomi lebih cepat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga,” ujar Tomkur.
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kebiasaan lama menumpuk realisasi anggaran di akhir tahun, yang berpotensi menurunkan kualitas belanja negara.
“Ini seperti kaset usang yang terus memutar lagu lama. Pola menumpuk anggaran di akhir tahun harus diakhiri. Jika belanja hanya dilakukan untuk menghabiskan sisa anggaran, bukan karena kebutuhan program, maka efektivitas penggunaan APBN bisa hilang,” tegasnya.
Tomkur menekankan, perencanaan keuangan seharusnya sejak awal memperhitungkan ritme penyerapan anggaran yang merata sepanjang tahun, bukan hanya dikejar menjelang tutup buku.
“Belanja negara harus diarahkan untuk produktivitas, bukan sekadar memenuhi target administratif,” pungkasnya.(AS/BN).
Penulis: Rach Alida Bahaweres.
_-_Copy.png)




.jpg)




_(1).png)
