- Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar Menggelar Diskusi Bulanan Perdana Dan Temu Media Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
- Angkat Jejak Sejarah Jalan Pos dan KAA, Bandung Siapkan Forum Kota Pusaka Indonesia 2027
- Meneladani Akhlak Nabi untuk Jakarta yang Beradab dan Indonesia yang Bersatu
- Analisa KOMRAD 98, 27 Agustus 2026: Menanti Gelombang Besar Perlawanan Masyarakat.
- Teh Java Preanger Dilirik Investor Belanda di KKI 2026
- Wali Kota Munjirin Tinjau Pedagang Ikan Pasar Kramat Jati, Dorong Penataan Kawasan
- Mengenal Joe Thunder, Sang \"Seribu Wajah\" Yang Menjadi Mentor Di Balik Layar Magis Indonesia
- Gus Ipul Pastikan Kemensos Tangani Korban Kebakaran Kampung Adat Sade
- Korban Gempa NTT Bertambah Jadi 91 Orang, Ancaman Penyakit Mulai Mengintai Pengungs
- 1.660 Warga Ramaikan Fun Run HUT RI di Jakarta Barat
Bank Jakarta: Sinergi BPD-BPR/BPRS Bisa Perluas Akses Keuangan Daerah

Keterangan Gambar : Asbanda Tekankan Mitigasi Risiko dalam Kerja Sama BPD dan BPR/BPRS
BERNUSA.COM, Jakarta– Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menilai kolaborasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) memiliki potensi bisnis yang sangat besar, terutama dalam memperkuat layanan keuangan di sektor mikro.
Menurut Agus, sinergi tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa kerja sama harus dibangun dalam struktur yang tepat dan disertai mitigasi risiko yang kuat.
"Yang penting adalah kita letakkan dalam satu struktur yang tepat. BPD memiliki sumber daya yang relatif lebih baik, sementara BPR maupun BPRS memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan pasar mikro," kata Agus dalam siaran pers, Rabu (5/8/2026).
Baca Lainnya :
Ia menjelaskan bahwa BPR dan BPRS memiliki keunggulan dalam menjangkau segmen usaha mikro yang selama ini relatif sulit dijangkau secara langsung oleh BPD. Karena itu, kolaborasi keduanya dinilai dapat saling melengkapi dan menciptakan ekosistem keuangan daerah yang lebih inklusif.
Agus menyebut bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan meliputi model digital, penyediaan konten layanan, hingga pemanfaatan saluran distribusi (channel) untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kolaborasi tersebut tidak menimbulkan moral hazard, terutama dalam bentuk pemindahan risiko kredit dari satu lembaga ke lembaga lainnya.
"Jangan sampai menggeser risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Bentuk kolaborasinya bisa melalui model digital, konten, maupun channel, tetapi pengelolaan risikonya harus tetap menjadi perhatian utama," ujarnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, Agus menilai pemahaman terhadap profil dan rekam jejak nasabah (borrower) merupakan faktor penting agar risiko kredit dapat diukur secara akurat.
Karena itu, transparansi, tata kelola, dan mitigasi risiko yang matang menjadi syarat utama agar kerja sama antara BPD dan BPR/BPRS dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
"Pada prinsipnya kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak, asalkan risiko dapat dipahami dan diukur dengan baik," pungkas Agus.(AS/BN).
_-_Copy.png)









_(1).png)
