Industri Fesyen dan Kriya Serap 3,69 Juta Tenaga Kerja, Pemerintah Genjot Pengembangan IKM

BERNUSA.COM, Bali – Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus memperkuat pengembangan industri fesyen dan kriya nasional melalui berbagai program pemberdayaan pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Kabupaten Badung, Bali, oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Jumat, 8 Mei 2026.

BPIFK merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) yang resmi dibentuk pada 2024. Kehadiran lembaga ini menjadi kelanjutan dari pengembangan industri kreatif yang sebelumnya dijalankan melalui Bali Creative Industry Center sejak 2015.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri fesyen dan kriya memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Baca Lainnya :

Pada triwulan I tahun 2026, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor fesyen dan kriya mencapai Rp120,13 triliun atau naik 7,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp111,34 triliun.

“Industri fesyen dan kriya memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional,” ujar Agus.

Selain itu, pertumbuhan sektor fesyen dan kriya sepanjang 2025 tercatat sebesar 4,93 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 2,43 persen.

Kinerja sektor tersebut juga ditopang peningkatan investasi. Pada triwulan I 2026, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor fesyen dan kriya mencapai Rp4,83 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp9,38 triliun. Total investasi sektor tersebut pun menembus Rp14,21 triliun.

Di sisi ekspor, industri fesyen dan kriya nasional menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, nilai ekspor industri pakaian jadi mencapai USD1,44 miliar, industri tekstil sebesar USD0,52 miliar, dan industri kriya mencapai USD2,43 miliar.

“Capaian ini menunjukkan industri fesyen dan kriya nasional masih memiliki daya saing kuat di tengah dinamika pasar global,” jelas Agus.

Menurutnya, sektor IKM memiliki peranan strategis dalam pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, terdapat sekitar 1,75 juta unit usaha IKM fesyen dan kriya yang mampu menyerap sekitar 3,69 juta tenaga kerja.

Potensi tersebut diperkuat dengan keberadaan 1.825 sentra IKM fesyen dan 3.496 sentra IKM kriya di berbagai daerah di Indonesia berdasarkan data Ditjen IKMA tahun 2025.

Agus menjelaskan, Bali dipilih sebagai lokasi BPIFK karena memiliki ekosistem industri kreatif yang kuat. Saat ini Bali memiliki 25 sentra IKM fesyen dan 197 sentra IKM kriya yang menjadikannya sebagai salah satu pusat industri kreatif nasional.

“Bali memiliki peran strategis sebagai simpul pengembangan industri fesyen dan kriya nasional, baik untuk pasar domestik maupun internasional,” katanya.

Kehadiran BPIFK diharapkan menjadi pusat pengembangan industri kreatif yang mendukung lahirnya wirausaha baru, penguatan inkubator bisnis, pengembangan desain dan inovasi produk, perluasan promosi dan pemasaran, hingga transformasi industri 4.0 bagi pelaku IKM.

Pada kesempatan yang sama, Agus juga menyoroti penerapan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada pembangunan gedung BPIFK. Gedung tersebut dibangun dengan memperhatikan efisiensi energi, pengelolaan limbah, kualitas udara sehat, serta pemanfaatan pencahayaan alami.

Pembangunan gedung juga mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dengan realisasi mencapai 92 persen dan produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 61,8 persen.

“Saya berharap Gedung BPIFK menjadi contoh penerapan penggunaan produk dalam negeri dan produk ber-TKDN secara konsisten,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita menjelaskan pembangunan Gedung BPIFK dimulai sejak November 2024 hingga Februari 2026 di atas lahan seluas 2.000 meter persegi.

Menurut Reni, BPIFK akan difungsikan sebagai creative hub untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM, memperkuat jejaring bisnis, serta mendorong pelaku usaha agar mampu naik kelas.

“Hingga triwulan I tahun 2026, BPIFK telah mendampingi 722 pelaku IKM fesyen dan kriya di 29 provinsi. Pendampingan ini membantu meningkatkan omzet, penyerapan tenaga kerja, dan daya saing usaha secara berkelanjutan,” ujarnya.(AS/BN).