Kasus Dugaan Keracunan MBG Karo Jadi Sorotan, DPR: Keselamatan Anak Tak Boleh Dipertaruhkan

BERNUSA.COM, Karo – Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.

Sorotan muncul setelah salah satu korban, seorang siswi berusia 16 tahun berinisial FP, dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.

Nurhadi menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kasus dugaan keracunan MBG di Karo bukan lagi sekadar insiden biasa. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap seluruh korban, terutama anak-anak yang mengalami dampak kesehatan.

Baca Lainnya :

• Penggabungan Badan Geologi-BMKG Diwacanakan Prabowo, Puan Minta Kajian Mendalam0
• KSP-PB Soroti RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Minta Cuti Haid Otomatis dan Sanksi Tegas bagi Pengusaha0
• KSP-PB Usulkan Badan Khusus di Bawah Presiden Awasi Pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan0
• Kasus Dugaan Keracunan MBG di Jawa Timur, Rekan Indonesia Minta Dapur SPPG Diawasi Ketat0
• Mulyadi Pastikan DPR RI Kawal Pemekaran DOB Bogor Timur dan Bogor Barat0

“Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena keselamatan dan masa depan anak tidak boleh menjadi risiko dalam pelaksanaan program pemerintah.

Sampel Makanan Positif Tiga Jenis Bakteri

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara tertanggal 16 Agustus 2026, sampel makanan yang disajikan di sekolah dinyatakan positif mengandung tiga jenis bakteri.

Ketiga bakteri tersebut yakni Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (E. coli).

Selain ditemukan pada sampel makanan, bakteri Staphylococcus aureus juga ditemukan pada sampel muntahan salah satu korban.

Menanggapi temuan tersebut, Nurhadi meminta pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh pemeriksaan dan pengobatan secara menyeluruh serta berkelanjutan.

“Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban dan masyarakat.

DPR Minta Audit Total SPPG

Nurhadi selanjutnya mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan MBG.

Menurutnya, audit tidak boleh hanya dilakukan terhadap satu tahapan, tetapi harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan.

“Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa,” jelasnya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap selesai hanya dengan pencopotan kepala SPPG.

Apabila hasil investigasi dan bukti ilmiah nantinya membuktikan adanya unsur kelalaian, Nurhadi meminta penegakan hukum dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keselamatan Anak Harus Menjadi Prioritas

Meski memberikan sorotan terhadap kasus tersebut, Nurhadi menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya merupakan program pemerintah yang baik dan strategis.

Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus tetap mengutamakan standar keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat.

“Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya. Prinsipnya sederhana: lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak,” ungkapnya.

Nurhadi memastikan Komisi IX DPR RI akan mengawal kasus tersebut agar menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sistemik terhadap pelaksanaan program MBG.

“Kami di Komisi IX akan mendorong agar kasus Karo ini menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan MBG secara nasional. Jangan sampai kejadian seperti ini berulang di daerah lain,” pungkasnya.(AS/BN).