_-_Copy.png){kind=logo}
JAKARTA— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan publik yang bertujuan memperkuat pemenuhan kebutuhan gizi anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Dalam perspektif hak asasi . . .
BERNUSA.COM: Opini-Melihat fenomena di ibukota Jakarta yang semakin memanas , bahkan aparat negara TNI ( Tentara Nasional Indonesia ) ikut menghadang aksi demontrasi mahasiswa , Pengamat hukum angkat bicara ," Harusnya . . .
Bernusa.com— Pernyataan Menteri Purbaya yang menyebut kenaikan harga Pertamax hanya akan berdampak kecil terhadap inflasi karena tidak digunakan oleh angkutan barang memiliki dasar argumentasi yang dapat dipahami. . . .
DPP LPKAN INDONESIA menyatakan STATUS DARURAT NASIONAL PEMASYARAKATAN. Kondisi Lapas/Rutan Indonesia hari ini bukan lagi masalah biasa. Ini ancaman nyata terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan generasi muda . . .
JAKARTA– Perubahan Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA) menjadi PT Air Minum Jaya (Perseroda) merupakan langkah penting dalam upaya modernisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Perubahan ini bukan sekadar . . .
Bernusa.com. Pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru merupakan salah satu agenda legislasi yang paling penting dalam sejarah hubungan industrial Indonesia pasca reformasi. Hal ini bukan semata-mata karena . . .
BERNUSA.COM: Jakarta - DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran makan bergizi gratis (MBG) Rp335 triliun menjadi Rp268 . . .
BERNUSA.COM: Opini- Kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim kembali membuka ruang diskusi tentang persepsi publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan yang saya ikuti, Nadiem dikaitkan dengan . . .
.jpg)
Sebuah Peringatan Konstitusional terhadap Perluasan Kewenangan Negara atas Nama Keadaan Luar Biasa/Wabah/PandemicBenusa.com. Persoalan yang sedang diuji dalam perkara ini sesungguhnya bukan hanya mengenai beberapa pasal . . .
Bernusa.com. Penunjukan Letjen (Purn.) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai semula dipresentasikan sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi yang selama ini kerap dikaitkan dengan praktik . . .
_(1).png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
