Kowapta Soroti Kinerja Jakpro: Ambisi Besar Dinilai Tak Sejalan dengan Akuntabilitas

JAKARTA — Koordinator Koalisi Warga Peduli Jakarta (Kowapta), Roni Rosa, mengkritik pola pembangunan yang dijalankan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ia menilai, sejumlah proyek yang dikelola BUMD tersebut menunjukkan kecenderungan ekspansi tanpa diimbangi transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

Menurut Roni, polemik yang mengemuka dalam proyek Jakarta International Stadium (JIS) tidak bisa dilihat sebagai kasus tunggal. Ia menyebut, proyek tersebut justru mencerminkan pola yang lebih luas dalam pengelolaan pembangunan.

“JIS bukan kasus yang berdiri sendiri. Ini bagian dari pola bagaimana proyek-proyek besar dijalankan tanpa perencanaan dan keterbukaan yang memadai,” kata Roni dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Baca Lainnya :

• Megah di Mata, Berat di Anggaran: Membaca Ulang JIS0
• Tak Sekadar Jual Beli, Pasar di Jakarta akan Disulap Jadi Ruang Publik Modern0
• Polemik JAKI: Ketika Kritik DPRD Keras, Tapi Tak Tepat Sasaran0
• Lebih Hemat, Lebih Sehat: Air PAM Jaya Kurangi Beban Warga0
• Lebaran Betawi 2026 Digelar di Lapangan Banteng, Sekda DKI: Momentum Perkuat Persatuan Warga0

Roni menyoroti keterlibatan Jakpro dalam berbagai sektor, mulai dari properti, kawasan berbasis transit (TOD), hingga penyelenggaraan event internasional. Menurut dia, ekspansi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan.

“BUMD seharusnya punya fokus bisnis yang jelas. Kalau terlalu banyak sektor digarap sekaligus, risiko justru semakin besar dan sulit dikendalikan,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan proyek serta meningkatnya beban keuangan perusahaan.

Selain ekspansi, Roni juga mengkritik skema pembiayaan proyek yang digunakan Jakpro. Ia menyebut, kombinasi penyertaan modal daerah, utang, dan penugasan pemerintah berpotensi memindahkan risiko keuangan ke ranah publik.

“Secara administratif terlihat aman, tapi secara substansi risiko tidak hilang. Ketika proyek bermasalah, dampaknya tetap kembali ke masyarakat,” kata dia.

Menurut Roni, kondisi ini menunjukkan bahwa risiko bisnis Jakpro tidak sepenuhnya terpisah dari kepentingan publik.

Roni juga menilai keterbukaan informasi terkait proyek-proyek Jakpro masih terbatas. Ia mengatakan, publik belum mendapatkan akses yang memadai terhadap data kinerja dan pembiayaan proyek.

“Publik berhak tahu berapa biaya riil proyek, bagaimana struktur pembiayaannya, dan apakah proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.

Ia menegaskan, transparansi merupakan bagian penting dari akuntabilitas, terutama karena proyek yang dijalankan berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.

Lebih lanjut, Roni menilai terdapat kecenderungan pada proyek-proyek berskala besar yang berorientasi simbolik. Menurut dia, hal ini berpotensi menggeser prioritas pembangunan dari kebutuhan dasar masyarakat.

“Proyek besar memang penting untuk citra kota, tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar warga seperti air bersih, hunian, dan layanan publik,” katanya.

Roni mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah kebijakan Jakpro. Ia menilai, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan publik.

“Perlu ada penegasan fokus bisnis, peningkatan transparansi, dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah berjalan,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan pengelolaan proyek strategis dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Menurut Roni, pembangunan tidak hanya diukur dari skala proyek, tetapi juga dari manfaat dan keberlanjutannya bagi masyarakat.

“Jakarta tidak kekurangan proyek besar. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang jujur dan bertanggung jawab,” kata dia.