Terkini
- Transaksi Kripto Menguat, Pelaku Industri Dukung OJK Perkuat Tata Kelola dan Literasi
- BRI Region 6 Gelar Donor Darah, Wujudkan Kepedulian dan Semangat Berbagi
- BRI BO Tanjung Priok Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan Penuh Khidmat
- Angkutan Retail KAI Logistik Catat Kinerja Tertinggi pada Triwulan III 2026
- Zakat dan Sumbangan PMI: Berbeda Dasar Hukum, Tak Bisa Membenarkan Pemaksaan
- Zentara Melihat Perubahan Besar dalam Cara Perusahaan Mengelola Kerentanan Siber
- PTPP Raih Kontrak Baru Rp9,3 Triliun hingga Agustus 2026
- IMAGO Technologies Meluncurkan PaperSmart Dual-Mode Tablet dengan EdPrep.ai
- BRI BO Sunter Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan Khidmat dan Penuh Semangat Kebangsaan
- Bank Jakarta Disiapkan Makin Kuat, Pemprov DKI Usulkan Peningkatan Modal Dasar
Muhaimin Dorong Pembangunan Berbasis Kesejahteraan hingga Pelosok Indonesia

Keterangan Gambar : Muhaimin disela sela acara PKB RUN di GBK, Minggu (26/7).
BERNUSA.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Menurut Muhaimin, pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan yang merata hingga ke desa-desa dan wilayah pelosok. Setiap kebijakan pemerintah, kata dia, harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Tujuan utama pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secepat-cepatnya. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan," ujar Muhaimin dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).
Muhaimin menegaskan, arah pembangunan nasional harus tetap berpedoman pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang terus berkembang, ia mendorong Indonesia memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi potensi dalam negeri. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Muhaimin menilai penyederhanaan regulasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan nasional. Regulasi yang lebih sederhana dan efektif diyakini mampu meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja baru, memperluas kesempatan berusaha, serta memperkuat sektor produktif seperti UMKM, petani, dan nelayan.
Tak hanya berfokus pada kebijakan ekonomi, Menko PM juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran. Ia berharap setiap rupiah dalam APBN benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses terhadap layanan dasar.
Sebagai contoh, pembangunan ribuan jembatan di berbagai daerah dinilai tidak hanya berfungsi menghubungkan wilayah, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pasar, hingga distribusi hasil produksi.
"Kita ingin setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Pembangunan harus hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Untuk memastikan berbagai program berjalan efektif, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Muhaimin menegaskan, pembangunan yang berpihak kepada rakyat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
"Ketika akses terbuka, kesempatan semakin luas, dan kesejahteraan meningkat, di situlah pembangunan telah mencapai tujuannya," pungkasnya.(AS/BN).
_-_Copy.png)



.jpg)





_(1).png)
