Pemkab Bogor Dorong Penerima Bansos yang Sudah Mampu Mengundurkan Diri Secara Sukarela

BERNUSA.COM, Bogor — Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial resmi meluncurkan sekaligus mensosialisasikan penggunaan stiker bantuan sosial (bansos) sebagai upaya memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan lebih transparan.

Sosialisasi program tersebut dilakukan kepada relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 21 kecamatan secara bertahap. Selain menjadi penanda rumah penerima bantuan, stiker bansos juga difungsikan sebagai instrumen monitoring penerima manfaat di lapangan.

Peluncuran dan sosialisasi program berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Selanjutnya, pemasangan stiker akan dilakukan di rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di berbagai desa.

Baca Lainnya :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Makruf, mengatakan uji coba pemasangan stiker bansos telah dilakukan selama satu bulan terakhir di sejumlah kecamatan sebelum resmi diterapkan secara luas.

“Setelah melalui proses pengkajian yang matang, program ini akhirnya resmi diluncurkan hari ini kepada para petugas TKSK,” ujar Farid, pada Jumat (22/5/2026).

Dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, baru 21 kecamatan yang dinyatakan siap menjalankan program tersebut secara bertahap.

Program penempelan stiker bansos dinilai efektif untuk menekan potensi manipulasi data sekaligus mengurangi penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria.

Farid menjelaskan, persentase Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bogor saat ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 6,23 persen. Terdapat sekitar 1.600 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 3.600 penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Melalui gerakan penempelan stiker bansos tersebut, pemerintah daerah berharap muncul kesadaran masyarakat terkait hak penerima bantuan. Warga yang kondisi ekonominya telah membaik diharapkan dapat mengundurkan diri secara sukarela dari daftar penerima bantuan sosial.(AS/BN).