Terima Pengurus DPP GMNI, Wamentrans RI Viva Yoga Tegaskan Nasionalisme Indonesia Berciri Religius Dan Antikolonialisme

JAKARTA, Bernusa.com,--Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi menerima kunjungan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Kalibata, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Kemudian Wamentrans RI , Viva Yoga Mauladi dihadapan para pengurus DPP GMNI, ia menceritakan saat masih aktif menjadi pengurus PB HMI,

Menurut Wamentrans RI Viva Yoga bahwa ia mengakui dididik oleh salah satu pendiri HMI, Ahmad Dahlan Ranuwihardjo. Menurutnya, sosok Dahlan Ranuwihardjo juga sering disebut sebagai orang GMNI.

Baca Lainnya :

• Konsolidasi PAN Jawa Timur, Waketum PAN Viva Yoga Sampaikan PAN Memiliki Program Konkret Untuk Rakyat0
• KPAI : Penegakan Hukum Harus Tetap Menjamin Perlindungan Dan Martabat Santriwati Anak0
• DPN KOMBATAN Desak Pemprov Jakarta Tunaikan Hak Warga Dan Tagih Piutang Rp 17,67 Triliun0
• Salurkan Kredit untuk Pedagang Sayur 24 Jam di Pasar Lontar Kramat Jaya, Bukti Nyata Dukungan BRI terhadap UMKM0
• Jakarta Perluas Program Sekolah Gratis pada 2027, Jakarta Institute: Pendidikan Jangan Terhambat Kemampuan Ekonomi0

“Karena sering memberi pelatihan di GMNI”, ujarnya.

Lanjut Viva Yoga dalam masa itu, Dahlan Ranuwihardjo kerap mengajak dirinya ke tokoh-tokoh yang dekat dengan Presiden Soekarno seperti Ruslan Abdul Ghani untuk diskusi dan membincangkan berbagai masalah bangsa.

Dari pria yang akrab dipanggil Pak De itu, Viva Yoga belajar tentang pemahaman dan definisi nasionalisme. Menurutnya, definisi nasionalisme Indonesia berbeda dengan definisi nasionalisme bangsa lain. “Nasionalisme masing-masing bangsa memiliki ciri, karakter, sejarah, yang berbeda-beda”, ungkapnya.

Bagi negara yang ekspansionisme, negara agresor, nasionalisme adalah cara untuk melakukan penjajahan kepada negara dan bangsa lain.

“Hal demikian berbeda dengan pemahaman nasionalisme Indonesia”, ujarnya. Mengutip Dahlan Ranuwihardjo, nasionalisme Indonesia adalah melawan penjajahan dan menentang kolonialisme.

“Jadi nasionalisme Indonesia adalah anti-kolonialisme”, tegasnya.

Hal demikian penting sebab penjajahan atau kolonialisme adalah kezaliman. “Kezaliman merupakan melanggar hak asasi manusia dan ajaran agama”, tuturnya. “Dengan demikian nasionalisme Indonesia selain bersifat antikolonialisme juga religius”, tambahnya.

Untuk itu bila menyebut nasionalisme khususnya Indonesia maka harus menyebutnya secara utuh, yakni religius dan antikolonialisme. “Waktu menjadi anggota MPR dua periode, saya kerap menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar yang di antaranya ada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI Tahun 1945”, ucapnya.

Dalam dialog, salah satu pengurus bertanya tentang masih adanya konflik pertanahan di kawasan transmigrasi. Menanggapi masalah yang demikian, Viva Yoga mengakui di kawasan transmigrasi masih ada konflik pertanahan. Konflik pertanahan bisa terjadi karena kawasan yang ada tumpang tindih dengan kawasan hutan, lahan milik swasta, BUMN, lahan perorangan dan masyarakat, bahkan dengan wilayah negara lain.

“Masalah administrasi inilah yang menyebabkan konflik pertanahan”, tuturnya.

Dikatakan, kawasan transmigrasi di tahun 1985 sudah disertipikati menjadi SHM namun kemudian Kementerian Kehutanan di tahun 2020 mengeluarkan keputusan bahwa lahan itu merupakan kawasan hutan. Dari sinilah konflik itu muncul. “Hal demikian sering terjadi dan Kementerian Transmigrasi sedang bekerja untuk menyelesaian konflik yang ada”, ungkapnya.

Viva Yoga mengingatkan ada satu keputusan dari Komisi V DPR yang menyatakan bahwa jika ada kawasan kehutanan yang berada di kawasan transmigrasi maka Kementerian Kehutanan wajib melepas hak hutannya di kawasan transmigrasi.

“Kalau sudah menjadi kawasan transmigrasi dan ada tumpang tindih dengan kawasan kehutanan maka Kementerian Kehutanan harus melepas status hutannya”, pungkas mantan anggota Komisi V DPR itu.

Editor : (RED/SAN).