FPPJ Dorong Pemprov DKI Perluas Subsidi Rusun
Warga Berpenghasilan Rendah Harus Jadi Prioritas

Bernusa.com. Jakarta– Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas kebijakan subsidi rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja informal, serta pasangan muda yang selama ini kesulitan memperoleh hunian layak di tengah tingginya harga tanah dan biaya sewa tempat tinggal di ibu kota.

Ketua Umum FPPJ, Endriansyah, menilai pembangunan rumah susun yang tengah dipersiapkan Pemprov DKI merupakan langkah positif. Namun, pembangunan fisik harus diiringi dengan kebijakan subsidi yang benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Rusun bukan hanya soal membangun gedung, tetapi memastikan masyarakat kecil memiliki akses terhadap hunian yang layak dengan biaya yang terjangkau. Jangan sampai rusun berdiri megah, tetapi sulit dihuni oleh warga yang menjadi sasaran utamanya," tegas Endriansyah.

Baca Lainnya :

• Ali Lubis Tegas Desak Pemprov Prioritaskan Anggaran RT, RW, Posyandu dan Dasawisma pada APBD 20270
• Membaca PSN : Tol Desari dan Politik Penggusuran0
• 125 Ribu Kunjungan ke Layanan Kesehatan Jiwa Elva Minta Pemprov DKI Lebih Perhatikan Kesehatan Mental0
• Satpam Tumbang Usai Jaga Malam, Keluarga Panik Karena BPJS Tak Aktif, Rekan Indonesia Tangsel Turun Tangan0
• 10 Ribu Warga Jakpus Sampaikan Aspirasi untuk MBG0

FPPJ mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana membangun 11 rumah susun baru sebagai upaya mengatasi persoalan keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian vertikal di Jakarta. Langkah tersebut dinilai menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kebijakan subsidi sewa maupun pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. ([beritajakarta.id][1])

Selain itu, pemerintah pusat juga tengah memperkuat kebijakan rusun subsidi melalui berbagai skema pembiayaan dan dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, FPPJ berharap Pemprov DKI dapat menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional agar manfaatnya semakin luas bagi warga Jakarta. ([Kementerian Perumahan][2])

FPPJ menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta:

* Memperluas subsidi sewa rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

* Memberikan prioritas kepada pekerja informal, buruh, tenaga kesehatan, guru, serta pasangan muda yang belum memiliki hunian.

* Menyusun mekanisme seleksi penghuni yang transparan, akuntabel, dan bebas praktik percaloan.

* Mengintegrasikan kawasan rusun dengan transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta ruang terbuka hijau sehingga menjadi kawasan hunian yang nyaman dan produktif.

Menurut FPPJ, persoalan perumahan merupakan salah satu tantangan terbesar Jakarta sebagai kota metropolitan. Oleh karena itu, kebijakan hunian tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial melalui keterjangkauan biaya bagi masyarakat.

"Jakarta membutuhkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat. Subsidi rusun adalah investasi sosial yang akan mengurangi kawasan kumuh, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat produktivitas warga. Kami berharap Gubernur DKI Jakarta menjadikan program subsidi rusun sebagai salah satu kebijakan prioritas dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif," tutup Endriansyah.