Kebijakan Moneter pasca Perry bagi Kelas Menengah
Hizkia Yosias Polimpung, Peneliti Geoekonomi di InFast Bestari, Monash University Malaysia

JAKARTA– Mundurnya Perry Warjiyo membuka pertanyaan yang lebih penting dari sekadar siapa penggantinya: selama Perry memimpin, untuk siapa sebenarnya kebijakan moneter Indonesia bekerja?

Kelas menengah urban — yang menopang 81% konsumsi rumah tangga dan berkontribusi 55% PDB — terjebak dalam jepitan dua arah. Kebijakan moneter BI menekan mereka dari atas: setiap kenaikan BI Rate langsung mengerek cicilan motor, KPR, dan BNPL jutaan rumah tangga, sementara pendapatan mereka tidak bergerak. Di sisi lain, kebijakan fiskal populis pemerintah melewatkan mereka dari bawah — program bantuan sosial menyasar kelompok termiskin, sementara kelas menengah tidak miskin cukup untuk masuk skema tersebut tapi tidak kaya cukup untuk bertahan dari tekanan biaya hidup kota yang terus merangkak.

Hasilnya terlihat jelas: lebih dari 9 juta orang tergerus dari kelas menengah antara 2019–2023, saldo tabungan kecil turun 40% dalam lima tahun, dan pangsa pengeluaran pangan naik dari 36,6% ke 41,3% — tanda kemiskinan yang menyamar sebagai stabilitas.

Baca Lainnya :

• Partai Buruh Jogyakarta Sambangi Akademisi UGM, Bahas Arah Kebijakan UU Ketenagakerjaan0
• Rieke Diah Pitaloka Minta Pemerintah Hentikan Kebijakan DO0

Akar masalahnya bukan pada orangnya — tapi pada asumsi transmisi yang salah. BI menyuntik likuiditas Rp 424,7 triliun lewat KLM dengan logika linear: likuiditas → kredit → UMKM → daya beli naik. Faktanya, data OJK Mei 2026 menunjukkan kredit UMKM hanya tumbuh 0,60% yoy sementara kredit perbankan keseluruhan tumbuh 12,6% yoy. Kredit usaha kecil bahkan kontraksi. Yang melonjak adalah kredit ke BUMN (30% yoy) dan dana yang parkir di SRBI — kini Rp 957 triliun, 70% dipegang perbankan sendiri. Likuiditas ada, tapi tersaring habis sebelum menyentuh kelas menengah.

Pergantian gubernur hanya bermakna jika disertai pergantian kerangka asumsi transmisi kebijakan moneter. Selama calon pengganti masih berpegang pada ortodoksi IMF — inflation targeting, kurva Phillips, market-first — kelas menengah akan terus menanggung biaya kebijakan yang tidak pernah dirancang untuk melindungi mereka.