Ketum IKA Jayabaya Dukung Presiden Prabowo Benahi Hutan 400.000 Hektar Milik Negara

JAKARTA,  Dunia kini sedang diterpa tekanan ekonomi global diawal tahun 2026.Alhasil pemerintah harus ambil kebijakan yang tidak mudah dengan menambah utang yang sifatnya sementara dan terus diikuti efesiensi di berbagai sektor.

Diketahui target pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan berkisar 5,5 - 6 persen di tahun 2026, hal ini diatas asumsi APBN yang dipatok 5,4 persen.

Menurut Efri Jhonly pertumbuhan ekonomi negara kita cukup baik setelah kebijakan stimulus ekonomi dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Baca Lainnya :

• Kang Heru CN Minta Kritikan Ketua BEM UGM Harus Santun, Apalagi Orang Jawa Punya Budi Pekerti Luhur0
• Sinergi PRSI–PT Filosi Exider Inovasi Dorong Ekosistem Robotika di NTT0
• Selama Ramadan Kuliner di Depok Diimbau Pasang Tirai Penutup dan Tempat Hiburan Malam Dihentikan Sementara0
• Tim Asistensi Polres Metro Jakbar Turun Langsung Ke Sejumlah Vihara, Pastikan Ibadah Imlek Berjalan Aman Dan Lancar0
• Menkop Ingin Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih dan Pelatihan SDM Pendukung Dipercepat0

"Kita akui memang kalau kita melihat prospek ekonomi Indonesia di masa yang akan datang ini cukup baik dan cukup memuaskan, lantaran Pemerintahan Presiden Prabowo - Gibran ini sudah mulai berbenah secara fundamental, " ujar DR. H. Efri Jhonly S. H.,M.H.,M.M., M. Kn selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Jayabaya (IKA Jayabaya), kepada media, di Jakarta, Minggu (22/02/2026).

Dikatakan Efri Jhonly fundamental tersebut, yakni pertama selama ini  banyak kebocoran- kebocoran di instansi termasuk di kementrian - kementrian  sampai ke desa - desa banyak kebobrokan- kebobrokan.

" Maka dengan banyaknya kebobrokan- kebocoran ini tentunya alokasi anggaran pembangunan mau- tak mau otomatis terganggu, " tegasnya.

Lebih lanjut  Efri Jhonly menjelaskan mari sekarang kita lihat  Presiden Prabowo ini sudah mulai ada wibawanya dimulai dari dalam negeri  sebagai contohnya musibah bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

"Pemerintahan Prabowo  memberikan bantuan secara berdikari artinya negara kita bisa berdiri dikaki sendiri, karena negara kita tidak minta warning bencana alam walaupun banyak suatu resiko baik resiko politik  maupun perbincangan negatif tapi semua itu dianggap lumrah  bisa diantisipasi, "urainya.

Tak sampai disitu tambah  Efri Jhonly  bahwa tertib administrasi dilintas sektoral yang sekarang ini ada sinergi dengan baik antar lintas departemen sudah mulai nyambung tidak saling menyalahkan maupun tidak saling tumpang tindih lagi artinya sekarang ini masing-masing kementrian sudah berbenah diri.

"Sebagai contoh kita melihat dengan dibubarkannya  BUMN, kemudian dibentuknya danantara, menciptakan lapangan kerja dari MBG walaupun masih ada kekurangannya itu wajar karena kalau enggak dimulai dari sekarang kapan lagi, " tuturnya.

Efri Jhonly bilang Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa  1 juta lapangan kerja timbul karena adanya Program MBG, kemudian keseriusan Pemerintahan Presiden Prabowo - Gibran ini ingin mencari uang dengan  efisiensi dan melihat celah sekarang.

"Saya sebagai Ketum IKA Jayabaya sangat mendukung langkah Pemerintahan Presiden Prabowo - Gibran, karena sekarang ini, sudah mulai ditertibkan dengan membenahi kondisi hutan - hutan di seluruh Indonesia, pasalnya banyak hutan milik pemerintah  yang ditebang di jadikan kebun- kebun yang dinikmatin oleh pihak - pihak tertentu saja contohnya kebon sawit tidak resmi sehingga income dianggap masuk ke kantong pribadi, karena tidak tercatat dan tidak terdeteksi sebanyak 400.000 hektar yang seharusnya masuk ke pemerintah, "ungkapnya.

Ditambahkan Efri Jhonly harapan kita dengan sudah mulai ditertibkannya ini kembali kepada pemerintah, tentunya ada pengelolaan yang secara profesional dengan hitungan idealnya adalah 60 : 40, pemerintah 60  dan 40 persennya pihak pengelola, pasalnya yang mengetahui riwayat tanah tersebut kan orang pendahulu yang telah lama mengelola, jangan dikelola dengan dibentuk- bentuk lagi kelompok pengelola baru,

"Sebaiknya diserahkan kepada pengelola yang semula, dengan catatannya secara transparan bahwa lahan ini milik pemerintah yang mengelola pengusaha yang telah berpengalaman di bidang kehutanan dengan cara bagi hasil untuk mendapatkan Income bagi pemerintah demi mensejahterakan rakyat.," tegasnya.

Alhasil, menurut Efri Jhonly saat inikan kita lihat pertumbuhan ekonomi sekarang sudah mulai agak membaik diangka target 5,8 sampai 6 persen ini sangat bagus.

"Maka dengan dimulai niat yang untuk membenahi semua di lintas sektoral ini yang mana ladang - ladang gemuk itu bisa dinetralkan Insya Allah ekonomi semakin baik , tapi harapan saya ada punishment terhadap perusahaan- perusahaan nakal maka harus ditutup dan cabut izin usahanya tanpa pilih bulu siapapun pemiliknya seperti perusahaan pertambangan ilegal karena kita harus mencontoh yang baik harus kita tiru yang jelek ya jangan kita tiru seperti di negara Cina pemerintahnya  menindak tegas perusahaan yang nakal, "imbuhnya.

Seperti diketahui  menurut Efri Jhonly di Indonesia ini kalau enggak ada ketegasan sulit berkembang, karena umumnya negara berkembang itu ladang korupsi itu terbuka karena pembangunan menganga berjalan terus jadi pemerintah perlu memonitor secara jeli dan tajam.

"Sekarang Alhamdulillah antara penegak hukum Kejaksaan , Kepolisian dan KPK bersinergi terus bergerak, karena tonggak keberhasilan pondasi di suatu negara itu ekonomi berhasil, " terangnya

Dikatakan Efri Jhonly tonggak keberhasilan suatu negara itu adalah ekonomi, namun ingat keberhasilan harus menjadi tanggung jawab kita semua, harus ada kerjasama yang baik antara pelaku usaha kemudian juga buruh.

"Terkadang saya katakan kepada teman buruh di Bekasi kalau UMR makin tinggi akhirnya perusahaan pindah ke daerah lainnya, akibat sering demo minta kenaikan UMR, alhasil pengusaha juga takut, hal ini sangat tidak bagus  iklim dunia usaha di Indonesia, karena kalau sering demo bikin pengusaha merasa berbahaya atas usahanya, dengan asumsi  orang usaha mengeluarkan modal artinya mau aman secara investasi maupun hukum, "ucapnya.

Untuk itu, lanjut Efri Jhonly diharapkan bahwa sinkronisasi antara lintas sektoral kemudian sinkronisasi dengan karyawan (SPSI) harus ikut andil didalam pertumbuhan ekonomi, kalau kebanyakan demo ekonomi malah mandek dan Investasi juga akan lari.

"Saran saya kepada pemerintah  BUMN- BUMN  yang tidak menghasilkan harus ditutup saja, kalau harus menggaji orang yang tidak bisa kerja.

"Kalau perusahaan negara tidak menghasilkan mendingan sumbangkan saja untuk anak - anak yatim lebih berkah, " harapnya.

Terkait keterlibatan TNI dalam koperasi merah putih meski pro kontra, namun bagi Efri Jhonly mengapresiasi pemerintah melibatkan TNI mengenai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Hasil efisiensi anggaran/penyesuaian dana desa tahun 2026 sebesar 58,03 persen atau Rp 34,57 trilliun akan dialokasikan ke (Kopdes) Merah Putih supaya ekonomi masyarakat tumbuh, " terangnya.

Efri Jhonly melihat di era Presiden Soeharto ada namanya AMD ( ABRI Masuk Desa), sekarang TNI, itu antara TNI dan masyarakat menyatu, jadi TNI sekarang tidak lagi di barak karena tugas TNI, itu untuk mengamankan negara dan rakyatnya. 

"Contohnya sekarang yang kerja membersihkan dan memperbaiki fasilitas infrastruktur yang terkena bencana alam di Sumut, Sumbar dan Aceh itu siapa lagi kalau bukan TNI yang membantunya, " ungkapnya.

Karena itu tambah Efri Jhonly kalau TNI turun kerja pasti beres karena yang punya kinerja disiplin tinggi dan punya etos kerja cuma TNI, oleh karena itu TNI kasih naik gaji jangan di barak lagi karena TNI itu disamping pertahanan negara juga pertahanan untuk masyarakat.

"Makanya kita jangan masalahkan lagi dengan adanya TNI ini, kita  sangat bersyukur dengan adanya Anggota  TNI di fungsikan atau karyakan untuk kepentingan rakyat, " tambahnya.

Efri Jhonly juga  menghimbau kepada rekan- rekan kita kritis terhadap pemerintah untuk menyudahi mengganggu stabilitas nasional.

"Mudah - mudahan di tahun 2026 ini ekonomi negara kita tumbuh sampai 6 persen, "tegasnya.

Disinggung mengenai hubungan dagang Indonesia-AS, Efri Jhonly menyebut tim loby ekonomi kita cukup baik bahkan Presiden Prabowo dimata Internasional kini sudah mulai diperhitungkan (power).Hal ini terbukti dengan kesepakatan baru terkait ekpos dari Indonesia ke AS yang dikenai tarif resiprokal 19 persen yang semula 32 persen, kecuali untuk produk-produk tertentu yang akan menerima tarif timbal balik 0 persen.

"Artinya tarif - tarif yang tadinya melonjak bisa distabilkan dengan berkat usaha keras Presiden Prabowo tarif sudah menjadi 0 persen, " pungkasnya

Editor : (Red/San).