Partai Buruh Dukung Birre Hadapi Proses Hukum, Tolak Kriminalisasi Gerakan Buruh

Bernusa.com. JAKARTA – Komite Politik Nasional Partai Buruh menyatakan solidaritas penuh terhadap Muhammad Arira Fitra alias Birre yang tengah menghadapi proses hukum terkait laporan dugaan tindak pidana di PT Asia Palm Oleo Jaya. Partai Buruh mengingatkan agar mekanisme hukum tidak digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi atau membungkam perjuangan kaum pekerja.

Ketua Komite Politik Nasional Partai Buruh, Rivaldi, mengatakan proses hukum yang dihadapi Birre perlu dilihat dalam konteks hubungan industrial dan ketimpangan relasi kekuasaan antara pemilik modal dan buruh.

Menurut dia, dalam hubungan produksi yang tidak seimbang, pemilik modal memiliki sumber daya ekonomi yang jauh lebih besar untuk mempertahankan kepentingannya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi relasi politik maupun hukum ketika terjadi perselisihan dengan pekerja.

Baca Lainnya :

• Ilhamsyah Buka Suara di Rakernas Jarnasindo: Indonesia Emas 2045 Harus Berpihak pada Rakyat dan Buruh0
• Ilhamsyah: Bapor Tak Boleh Sekadar Jadi Pengawal Aksi, Buruh Harus Bangun Kekuatan Politik0
• KSP-PB Soroti RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Minta Cuti Haid Otomatis dan Sanksi Tegas bagi Pengusaha0
• KSP-PB Usulkan Badan Khusus di Bawah Presiden Awasi Pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan0
• Partai Buruh Jogyakarta Sambangi Akademisi UGM, Bahas Arah Kebijakan UU Ketenagakerjaan0

"Perjuangan buruh, pengorganisasian kolektif, penyampaian pendapat, dan tindakan solidaritas merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi. Jangan sampai perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha justru diselesaikan dengan ancaman pidana terhadap aktivis," demikian sikap Komite Politik Nasional Partai Buruh.

Berdasarkan surat undangan klarifikasi Polres Metro Jakarta Utara Nomor B/11782/XI/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 6 November 2026, Birre diminta menghadiri klarifikasi pada 12 November 2026.

Klarifikasi tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana pemaksaan dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 448 dan/atau Pasal 449 dan/atau Pasal 436 dan/atau Pasal 246 KUHP.

Perkara itu berhubungan dengan peristiwa yang dilaporkan terjadi di PT Asia Palm Oleo Jaya pada 15 Agustus 2026. Laporan dibuat oleh Lim Teck Guan pada 27 Agustus 2026.

Rivaldi menegaskan Partai Buruh tidak menolak penegakan hukum. Namun, proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan independen serta tidak boleh dijadikan instrumen untuk melemahkan perjuangan kolektif pekerja.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dan memastikan bahwa setiap tindakan penyelidikan didasarkan pada bukti yang sah.

"Penegakan hukum harus menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Kepolisian juga harus menunjukkan independensinya dari kepentingan ekonomi pihak mana pun," demikian sikap organisasi tersebut.

Desak Perusahaan dan Kepolisian

Dalam pernyataan sikap tertanggal 10 November 2026, Komite Politik Nasional Partai Buruh menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, menyatakan solidaritas penuh kepada Birre dan menolak segala bentuk intimidasi maupun kriminalisasi yang berkaitan dengan aktivitas perjuangan rakyat pekerja.

Kedua, mendesak PT Asia Palm Oleo Jaya tidak menggunakan mekanisme hukum pidana untuk menekan atau membungkam aktivitas perjuangan buruh. Perusahaan juga diminta menghormati hak demokratis pekerja dan mengedepankan penyelesaian perselisihan secara adil.

Ketiga, mendesak Polres Metro Jakarta Utara menangani perkara tersebut secara objektif, transparan, dan independen. Jika tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, penyelidikan diminta dihentikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, menuntut negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, dan melakukan perjuangan kolektif.

Kelima, menyerukan kepada seluruh serikat buruh, organisasi rakyat, gerakan mahasiswa, masyarakat sipil, dan kekuatan demokratis lainnya untuk membangun solidaritas serta mengawal proses hukum yang dihadapi Birre.

Bagi Partai Buruh, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut pembelaan terhadap seorang aktivis. Lebih jauh, kasus tersebut menyangkut perlindungan ruang demokrasi bagi pekerja untuk mengorganisasikan diri dan memperjuangkan hak-hak kolektifnya.

Partai Buruh menilai demokrasi tidak cukup hanya menjamin kebebasan secara formal. Demokrasi juga harus memberikan ruang nyata bagi rakyat pekerja untuk menyampaikan tuntutan dan memperjuangkan perubahan atas kondisi sosial yang mereka hadapi.

"Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan berdiri bersama Birre dalam memperjuangkan keadilan serta mempertahankan hak-hak demokratis rakyat pekerja," demikian pernyataan Komite Politik Nasional Partai Buruh.