_-_Copy.png){kind=logo}
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini merayakan keberhasilan penangkapan sekitar 7 ton ikan sapu-sapu dari perairan ibu kota. Di ruang publik digital, capaian ini dipersepsikan sebagai langkah tegas mengatasi . . .
BERNUSA.COM, Jakarta– Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu secara serentak di 10 kecamatan sebagai langkah konkret menjaga keseimbangan ekosistem sungai sekaligus . . .
BERNUSA.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan daya saing dan tidak hanya bergantung pada pasar domestik. Ia menegaskan pentingnya keberanian BUMD . . .
BERNUSA.COM, Jakarta, – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar BUMD Leaders Forum sebagai langkah strategis memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar ekonomi dalam mendukung transformasi . . .
Di tengah kepanikan menghadapi krisis sampah yang kian akut, negara seperti menemukan pelarian baru: Refuse-Derived Fuel (RDF). Ia dipromosikan sebagai solusi modern, rasional, dan seolah ilmiah. Namun di balik bahasa . . .
JAKARTA — Koordinator Koalisi Warga Peduli Jakarta (Kowapta), Roni Rosa, mengkritik pola pembangunan yang dijalankan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ia menilai, sejumlah proyek yang dikelola BUMD tersebut menunjukkan . . .
Jakarta — Ketegasan Munjirin terhadap aparatur yang dinilai tidak serius menindaklanjuti laporan warga mendapat dukungan dari kalangan pengamat kebijakan publik.Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai . . .
Oleh: Roni Rosa, SHKoordinator Koalisi Warga Peduli Jakarta (Kowapta)Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) kerap diposisikan sebagai simbol kemajuan Jakarta sebagai kota global. Stadion berstandar . . .
BERNUSA.COM, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai langkah besar dalam menata pasar rakyat melalui revitalisasi Pasar Gardu Asem di Kemayoran, Jakarta Pusat, serta pembangunan Pasar Kramat Jaya di . . .
JAKARTA — Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menegaskan bahwa penguatan hak asasi manusia (HAM) bagi aparatur negara bukan sekadar agenda tambahan dalam tata kelola pemerintahan, melainkan amanat konstitusi . . .
.jpg)
_(1).png)
.jpg)
